Politisi Hiperindustri

Politisi Hiperindustri

Oleh Askurifai Baksin

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘hiper’ berarti  berlebihan; di luar atau terlampau melampaui batas. Biasanya kata sifat ini disematkan pada kata kerja atau kata benda. Jadi, hiperindustri bisa diartikan sebagai industri yang berlebihan. Maksudnya ‘dilebih-lebihkan’, tidak biasa dan ‘keterlaluan’.

Luviana (mantan wartawan Metro TV yang dipecat kemudian kisahnya dibuat film dengan judul “Di Balik Frekuansi” sutradara Ucu Agustin) pernah menyindir, kini ada beberapa pengusaha media yang dikategorikan hiperindustri. Menurut saya, pernyataan itu sebagai otokritik terhadap media yang pernah menampungnya sebagai seorang reporter. Di Metro TV sang pemilik Surya Paloh menggunakan media miliknya melakukan hiperindustri. Politisi ini rajin muncul dengan senyum tersungging di Metro TV. Tidak lain untuk meningkatkan elektabilitas demi pencalonnya sebagai capres 2014.

Selain itu Abu Rizal Bakri (ARB) juga semakin rajin menyambangi pemirsa dengan senyumnya via ‘iklan’ politik Golkar di media miliknya (TV-One. ANTV, Viva News). Kini semakin sering frekuensi penayangan ‘profil’ARB untuk menarik simpati dan dukungan pemirsa TV One dan AN-TV. Salah satunya untuk mendongkrak elektabilitas sebagai calon presiden mendatang.

Beberapa hari lalu Komisi Penyiaran Indonesia melalui humasnya menegur dua tayangan MNC Group, yakni RCTI dan Global TV. KPI menegur Global TV karena menayangkan acara Kuis Indonesia Cerdas. KPI menilai stasiun tv milik Hary Tanoesoedibjo (HT)  ini menayangkan program yang dibiayai, disponsori, dan menguntungkan salah satu parpol peserta Pemilu yakni Hanura.

Demikian juga RCTI ditegur karena menampilkan program Kuis Kebangsaan yang juga dibiaya, disponsori, dan menguntungkan Partai Hanura. Jelas, kedua program tersebut ditujukan untuk publisitas dan promosi Wiranto dan Hary Tanu sebagai calon presiden dan wakil. Semata-mata untuk meningkatkan elektabilitas di mata masyarakat. Dan dalam kontek industri media, mereka yang menggunakan media miliknya untuk kepentingan pribadi kita berikan predikat politisi hiperindustri. Jadi, Surya Paloh, ARB, dan Win HT masuk sebagai politisi hiperindustri.

            Para politisi hiperindustri melupakan terjadinya pergeseran paradigma media dari Agenda Setting menjadi Uses and Gratification. Pada konsepsi Agenda Setting media aktif ‘ngeset’ program acara sesuai dengan keinginan pengelola media (termasuk) pemiliknya. Seolah apa yang dianggap penting media akan dianggap penting juga oleh khalayak. Para politisi hiperindustri ini merasa yakin kemunculannya di media dianggap penting. Penting, karena para capres ini punya kepentingan meningkatkan elektablisitas. Tapi apakah khalayak menganggapnya penting?  Jangan-jangan begitu mereka muncul pemirsa langsung memindahkan saluran tv-nya.

            Hiperindustri sama sekali tidak sejalan dengan teori Uses and Gratification. Teori ini mengamanatkan khalayak selektif menonton acara yang betul-betul penting dan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan individunya. Jika sebuah program tv dirasa tidak penting dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya maka tidak akan diapresiasi (ditonton). Di sini para capres masih percaya dan menganut Teori Agenda Setting, sementara khalayak sudah bergeser ke Uses & Gratification.

Entitas Media

Untuk mengamati fenomena politisi hiperindustri ini saya meminjam konsepsi Ashadi Siregar yang memandang media dari  dua entitas. Pertama, sebagai pembentuk (moulder) masyarakat. Hal ini bertolak dari paradigma yang  menempatkan media sebagai suatu instrumen yang memiliki daya kuat dalam memengaruhi alam pikiran warga masyarakat. Posisi media semacam ini  akan melihat keberadaan media massa sebagai faktor  penting yang memiliki daya memengaruhi sasarannya. Sejumlah ahli bahkan merumuskan bahwa setiap komunikasi dengan media massa pada dasarnya berpretensi untuk mengubah sasaran agar sesuai dengan kehendak komunikator.

Para capres melalui media miliknya mencoba memengaruhi masyarakat dengan tampil sesering mungkin (alih-alih tidak membayar biaya iklan). Hampir setiap hari mereka muncul di layar kaca . Mereka percaya dengan frekuensi munculnya tinggi akan meningkatkan elektabilitas di mata khalayak. 

Hal ini sesuai dengan Model Jarum Hipdermik yang beranggapan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera, dan menentukan khalayak. Menurut Elihu Katz, model ini didasarkan asumsi bahwa media massa mempunyai pengaruh kuat dan mampu melaksanakan kehendaknya pada khalayak yang  sama sekali tidak berusaha mencoba berpikir lain.

Selain itu khalayak yang otomistis (dianggap tidak punya hubungan satu sama lain) terikat pada media massa tetapi tidak terikat pada kelompoknya. Pengaruh media digambarkan sebagai suatu kekuatan yang dapat mengubah perilaku manusia tanpa dihalangi kekuatan apa            pun. Dan model ini ternyata masih dianut para politisi hiperindustri.

Kedua, sebagai cermin (mirror) yang memantulkan keadaan masyarakat. Bahwa kondisi khalayak kita umumnya melupakan peristiwa masa lalu dan tergiur dengan janji-janji baru. Kesalahan pemimpin masa lalu dianggap tidak ada apa-apanya karena terpesona dengan janji-janji calon pemimpin mendatang. Janji-janji yang dulu pernah dilontarkan para capres tampaknya tidak menjadi renungan mengapa janji-janji itu tidak terealisir. Seolah janji yang tak ditepati pemimpin sudah biasa sehingga masyarakat mudah memaafkan. Ini bertolak belakang dengan  ungkapan Nelson Mandela ketika menjadi presiden Afrika Selatan: “forgive but  don’t forget’.

Belakangan Political Communication Institute merilis ada tiga tokoh muda partai politik yang diprediksi akan mampu bersaing dengan Jokowi jika maju dalam Pilpres 2014 (PR, 3/2). Ketiga nama ini adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, Priyo Budi Santoso (Golkar) dan Hary Tanu (Hanura).  Dari ketiga tokoh ini hanya Hary Tanu yang melakukan hiperindustri masuk ke dalam tokoh yang mampu bersaing dengan Jokowi. Dan yang dua lagi ternyata tingkat elektabilitasnya (ternyata) tidak terdongkrak.

Tim sukses masing-masing capres tampaknya harus mulai berpikir kritis dengan menengok lagi pengaruh monopoli dan hegemoni media. Bahwa dalam monopoli khalayak mampu dikuasai secara ekonomi dan bisnis melalui tayangan yang menghibur bahkan vulgar. Tapi pada hegemoni khalayak dikuasai lewat pendekatan ideologi. Dengan melakukan praktik hiperindustri ini akhirnya beberapa media di atas membentuk ideologi sendiri sesuai pendekatan politisi yang melalakukan hiperindustri. Katakanlah Metro TV menawarkan ideologi demokrasi, MNC Group menjajakan kerakyatan, dan ANTV-TV One mnyodorkan kegotongroyongan.

Inilah efek hiperindustri yang saya lihat. Jadi, meskipun beberapa politisi melakukan hiperindustri tapi ternyata hasilnya (belum) sesuai harapan. Akanlah hiperindustri terus mereka lakukan? Ataukah berhenti karena tidak mampu meningkatkan elektabilitas mereka?

*tulisan ini pernah dimuat di HU Pikiran Rakyat Maret 2014